KOREM 042 GARUDA PUTIH – Danrem 042/Gapu Brigjen TNI M. Zulkifli, S.I.P, M.M diwakili Kasiter Kasrem 042/Gapu Kolonel Arh Mokhamad Ibnu Sukelan, S.I.P menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Karhutla Tingkat Kabupaten/Kota Prov Jambi, di ruang rapat Makorem 042/Gapu, Jln Jend Urip Sumohajo Kota Jambi, Senin (15/2/2021).
Dalam rilis tertulisnya Kapenrem 042/Gapu Mayor Inf RM Hatta menjelaskan bahwa Rakorsus tersebut dipimpin Kepala BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah SH, MH, dan dihadiri, Kapolda diwakili Dirsamapta Kombes Yohanes, Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistiono SE, MAP, Dansat Brimob Kombes Nadi Haidir, Korwil Manggala Agni Provinsi Jambi Rinaldi SP, serta Kepala Dinas Instansi terkait dan Pimpinan PT. WKS.
Disamping itu, diikuti pula oleh Bupati, Kapolres, Dandim, Kejari dan Kepala BPBD Kabupaten Muara Jambi, Batanghari, Tanjab Barat, Tanjab Timur, Sarolangun, Merangin, Tebo dan Bungo secara virtual.
Rakorsus ini merupakan langkah evaluasi penanganan karhutla dari berbagai kondisi di lapangan, serta langkah-langkah persiapan ke depan menghadapi Karhutla tahun 2021, ujar Hatta.
Kegiatan dimulai dengan arahan Plt. Gubernur Jambi dilanjutkan dengan paparan Kepala BMKG Provinsi Jambi, paparan Kapolda Jambi, paparan Danrem 042/Gapu, dan dilanjutkan paparan para Bupati peserta rapat.
Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan status siaga darurat karhutla sebelum masuk musim kemarau, masa status siaga karhutla lebih panjang kemungkinan dari bulan Mei s.d Agustus.
Pengefektipan satgas melalui udara dan darat, cluster pengendalian karhutla ditingkat kabupaten, pemanfaatan teknologi aplikasi asap digital. Patroli terpadu/berbasis posko, grouncheck hotspot, rewetting, revegetasi dan revitalisasi kawasan gambut serta pembuatan embung air.
Himbauan pencegahan karhutla melalui media online, televisi, radio, surat kabar, papan reklame, poster dan famflet serta pembentukan KTPA, MPA dan Desa tangguh bencana, pelatihan buka lahan tanpa bakar, penguatan dan pemverdayaan resort kesatuan pengelolaan hutan, pemadaman terpadu dan penegakan hukum, tandasnya. (Penrem 042)
